• Rabu, 7 Desember 2022

Kejagung melalui JAM-Pidum Menghentikan Enam Kasus Atas Prinsip Restoratif Justive

- Rabu, 24 Agustus 2022 | 21:03 WIB
Dr Fadhil Zumhana, Jampidum Kejagung RI
Dr Fadhil Zumhana, Jampidum Kejagung RI

telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
tersangka belum pernah dihukum;

tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana; ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangip erbuatannya; proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi;

tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.

Sementara pertimbangan sosiologis, Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (K.3.3.1)

Berita ini kutipan dari siaran pers yang diterima SiberManado.Com dari pusat penerangan hukum Kejaksaan Agung Nomor: PR – 1310/136/K.3/Kph.3/08/2022 yang diketahui Kepala Pusat Penerangan Hukum Dr. Ketut Sumedana.(*)

Halaman:

Editor: Ahmad Ishak

Tags

Terkini

Terpopuler

X