Penyidik Kejaksaan Agung Tahan 1 Tersangka dalam Perkara PT Waskita Karya

- Rabu, 7 Desember 2022 | 00:04 WIB
Tersangka BR Direktur Operasi II PT Waskita Karya saat digelandang ke tahanan Kejagung RI (Istimewa)
Tersangka BR Direktur Operasi II PT Waskita Karya saat digelandang ke tahanan Kejagung RI (Istimewa)

SIBERMANADO - Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap BR, tersangka (tsk) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk. dan PT Waskita Beton Precast, Tbk, Senin (5/12/2022).

Penetapan atas tersangka BR selaku Direktur Operasi II PT Waskita Karya (persero) Tbk. periode 2018 s/d sekarang, berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-53/F.2/Fd.2/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-66/F.2/Fd.2/12/2022 tanggal 05 Desember 2022.

Saat in tersangka BR diamankan di rumah tahanan negara Salemba, cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 5 Desember 2022 s/d 24 Desember 2022, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-54/F.2/Fd.2/12/2022 tanggal 05 Desember 2022.

Peranan tersangka BR dalam kasus itu yakni secara melawan hukum menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan dokumen pendukung palsu. Dimana guna menutupi perbuatan tersebut, dana hasil pencairan SCF seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran hutang vendor yang belakangan diketahui fiktif sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara.

Pusat penerangan hukum Kejaksaan Agung dalam siaran pers pada Senin kemarin yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum DR Ketut Sumedana, BR disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(*)

Terkini

Terpopuler

X